Sejarah sering membawa kita pada kisah-kisah yang mencerminkan gelapnya sisi kemanusiaan. Salah satunya adalah pengalaman yang dialami oleh seorang pejabat dari VOC, yang dikenal sebagai Qiu Zuguan, yang hidup dalam era kolonial di Batavia. Kebijakan-kebijakan neyeringnya yang tidak berpihak pada rakyat, khususnya komunitas Tionghoa, menjadikannya sosok yang dibenci masyarakat, bahkan setelah meninggal.
Qiu Zuguan tidak hanya dikenal sebagai pejabat biasa, tetapi juga sebagai kepala lembaga Boedelkalmer, yang bertanggung jawab atas harta peninggalan Tionghoa di Batavia. Pada masa itu, banyak orang Tionghoa yang kembali ke negaranya dengan membawa aset, dan tugas Qiu adalah untuk memungut pajak dari mereka. Namun, kebijakannya justru menambah kesengsaraan masyarakat yang telah kehilangan sanak saudara dan harta benda.
Kebijakan pajak yang diberlakukan Qiu sangat memberatkan. Hampir setiap aspek kehidupan, termasuk pernikahan dan kematian, dikenakan pajak. Rakyat yang berduka harus membayar untuk mendapatkan sertifikat kematian, mengingatkan kita pada betapa kejamnya sistem yang ada di zaman itu. Ini menimbulkan kebencian mendalam terhadap Qiu, yang dianggap sebagai simbol penindasan.
Memahami Kebijakan Pajak yang Menyengsarakan Rakyat
Sejarawan Leonard Blusse menggambarkan bagaimana semenjak menjabat pada 1715, Qiu sering kali membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Pajak yang dipungut bukan hanya dari aset, tetapi juga dari momen-momen pribadi seperti pernikahan. Pada saat itu, warga Tionghoa terpaksa membayar pajak demi merayakan pernikahan, di tengah suasana suka cita yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Bahkan, ketika seseorang meninggal, keluarga harus membayar pungutan untuk mendapatkan sertifikat kematian. Ini menunjukkan betapa dalamnya dominasi kekuasaan dan Eksploitasi yang dialami rakyat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat hanya bisa menahan kemarahan mereka akan ketidakadilan tersebut.
Di samping pajak pernikahan dan kematian, juga ada pajak kepala dan pajak kuku yang dikenakan kepada masyarakat Tionghoa. Ancaman denda dan penjara menjadi konsekuensi bagi mereka yang berani menolak. Ini adalah bentuk penindasan yang sangat sistematis, menunjukkan bahwa posisi mereka sangat rentan dalam struktur sosial yang ada pada saat itu.
Akibat Fatal Dari Kebijakan dan Penghormatan Terhadap Qiu
Ketika Qiu Zuguan meninggal pada Juli 1721, kesempatan bagi rakyat untuk melampiaskan kekesalan mereka pun tiba. Dalam kebiasaan yang berlaku, seorang pejabat yang telah meninggal seharusnya diantar dengan penuh penghormatan. Namun, semua itu tidak berlaku bagi Qiu.
Ketidakpuasan masyarakat sangat jelas terlihat ketika tidak ada satu pun warganya yang mau mengangkat peti jenazahnya. Ini merupakan cerminan dari betapa besarnya rasa benci yang sudah terakumulasi selama bertahun-tahun akibat kebijakan yang menyengsarakan. Bahkan, peti jenazahnya sempat dibiarkan begitu saja di tengah jalan, yang menjadi gambaran simbolis tentang betapa tidak dihargainya sosok tersebut.
Keluarga Qiu pun mengalami kesulitan. Mereka berusaha membujuk masyarakat untuk mengawasi pemakaman, tetapi semua usaha mereka ditolak mentah-mentah. Menghadapi kenyataan pahit ini, akhirnya mereka terpaksa menyewa warga setempat untuk mengusung peti jenazahnya, menunjukkan betapa rendahnya penghormatan yang diterima Qiu bahkan setelah kematiannya.
Kisah Sebuah Pelajaran dari Sejarah yang Gelap
Meski sudah terpisah dari dunia, kenangan akan kebijakan jahat Qiu Zuguan akan selamanya melekat di ingatan rakyat. Ini merupakan pengingat bahwa kekuasaan tidak selamanya dapat berdiri di atas penderitaan rakyat. Rakyat yang tertekan akan selalu mencari jalan untuk melawan penindasan, bahkan tanpa suara.
Melalui kisah tragis ini, kita dihadapkan pada pemahaman akan dampak kebijakan yang tidak pro-rakyat. Setiap tindakan para pemimpin memiliki konsekuensi jangka panjang, dan meskipun kekuasaan bisa menindas, sejarah akan mencatat setiap perbuatan, baik yang baik maupun yang buruk.
Akhirnya, cerita ini menawarkan pelajaran penting bagi generasi penerus. Kebijakan yang adil dan bijaksana adalah fondasi bagi masyarakat yang harmonis. Menghormati dan mendengarkan suara rakyat adalah langkah awal untuk menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat.
