Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aksi tersebut dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025, dengan tujuan utama menuntut pengurangan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan.
Perwakilan dari aliansi ini, Muhammad Ihsan, menyampaikan alasan utama di balik aksi tersebut, yaitu untuk mendesak DPRD DKI Jakarta agar memberikan transparansi dan akuntabilitas terkait tunjangan yang diterima anggota dewan. Mereka beranggapan bahwa informasi terkait tunjangan ini harus lebih terbuka agar publik bisa menilai dan memahami penggunaan anggaran negara.
Referensi yang dijadikan acuan adalah Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022, yang menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jakarta. Menurut dokumen tersebut, tunjangan yang diterima anggota DPRD Jakarta terbilang lebih besar dibandingkan mereka yang berada di struktur legislatif lain di Indonesia.
Masalah Transparansi dalam Penggunaan Anggaran oleh DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar sembari mengelola anggaran publik. Aliansi mahasiswa tersebut menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana, di mana masyarakat berhak mengetahui alokasi anggaran, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Mahasiswa menilai, besaran tunjangan perumahan yang tinggi ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. “Kami mendorong agar ada kajian ulang terkait besaran tunjangan tersebut, karena jelas ini menjadi salah satu bentuk pemborosan anggaran,” ungkap Ihsan saat melakukan dialog dengan DPRD.
Berdasarkan data, tunjangan untuk pimpinan DPRD Jakarta mencapai Rp 78,8 juta per bulan, sementara anggota DPRD menerima Rp 70,4 juta per bulan, semuanya sudah termasuk pajak. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpuasan di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat yang masih belum terpenuhi.
Pandangan Masyarakat Terhadap Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Tuntutan untuk pengurangan tunjangan ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran yang dirasa kurang adil. Banyak masyarakat berargumen bahwa anggaran seharusnya lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai survei menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap DPRD Jakarta cenderung negatif, terutama terkait isu-isu transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, aksi kali ini bukan hanya sekadar demonstrasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menyadarkan para pemimpin daerah akan tanggung jawab mereka.
“Kami berharap DPRD dapat mendengar dan merespon aspirasi kami dengan bijaksana,” tambah Ihsan. Ini merupakan harapan dari banyak kalangan agar wakil rakyat benar-benar mencerminkan suara masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Peran Mahasiswa dalam Memperjuangkan Keadilan Sosial
Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi adalah salah satu contoh nyata keterlibatan mahasiswa dalam isu-isu sosial. Mereka berupaya untuk mendorong kesadaran publik mengenai pentingnya keadilan dalam penggunaan anggaran negara.
Mahasiswa sebagai generasi penerus memiliki peran strategis dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial. “Kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa keberadaan kami di sini adalah untuk membangun masa depan yang lebih baik,” tegas Ihsan dalam pernyataannya.
Di kampus-kampus, diskusi mengenai isu ini kian hangat dan berkembang. Lewat seminar, workshop, dan diskusi publik, mahasiswa mencoba mengedukasi diri sendiri dan masyarakat agar lebih paham mengenai pentingnya transparansi dalam pemerintahan.
