Adapun untuk mempercepat peredaran uang, kebijakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) disebut dapat menjadi pendorong penyaluran kredit. Meski demikian, realisasinya di lapangan belum optimal karena dana yang dikucurkan belum sepenuhnya diserap oleh sektor riil.
Solikin menjelaskan bahwa sebagian dana kredit justru kembali mengendap di giro perbankan. Alhasil, sirkulasi uang tetap berjalan, tetapi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas akibat lemahnya permintaan.
“Memang saat ini isu utama adalah sisi permintaan. Respons permintaan kredit saat ini tidak sekuat beberapa tahun lalu, sehingga meskipun likuiditas sudah digelontorkan, ia tidak otomatis terserap untuk kegiatan ekonomi riil,” ujarnya.
Sementara, terkait penempatan dana pemerintah di bank-bank Himbara dan BPD yang mencapai Rp 276 triliun, ia menilai penyaluran kredit tetap bergantung pada kesiapan sektor usaha menyerap pembiayaan.
“Jika permintaannya masih lemah saat ini, maka meskipun dana telah disalurkan, dampaknya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kita perlu mendorong pembiayaan dari sisi suplai yang harus beriringan dengan peningkatan sisi permintaan,” pungkasnya.
Kebijakan Moneter dan Peredaran Uang di Indonesia
Kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah memiliki dampak besar terhadap peredaran uang di masyarakat. Misalnya, penurunan Giro Wajib Minimum yang dirancang untuk mempercepat aliran likuiditas ke sektor riil.
Saat bank memiliki kewajiban GWM yang lebih rendah, mereka diharapkan dapat memberikan lebih banyak pinjaman kepada masyarakat dan perusahaan. Hal ini tentunya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Namun, masalah yang muncul adalah ketidakcocokan antara penyediaan likuiditas dan realisasi serapan di sektor riil. Ini disebabkan oleh rendahnya minat dari pelaku usaha untuk meminjam dalam situasi ekonomi yang belum menentu.
Efektivitas Kebijakan dalam Menstimulus Ekonomi
Dari sudut pandang efektivitas, kebijakan yang diambil sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi harapan. Meskipun likuiditas telah dipompakan ke dalam sistem keuangan, dampaknya terhadap perekonomian masih dirasakan minimal.
Banyak kalangan berpendapat bahwa dampak kebijakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada permintaan di sisi pengguna. Keterbatasan permintaan dapat menghambat proses transmisi kredit ke sektor riil.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan perekonomian, yang tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter tetapi juga kebijakan fiskal. Penetrasi ke sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan harus menjadi fokus utama.
Analisis Permintaan Kredit di Sektor Riil
Permintaan kredit yang lemah menunjukkan kondisi yang kurang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha tampaknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi karena ketidakpastian pasar.
Hal ini berpotensi menghambat peningkatan daya saing dan inovasi di sektor riil. Ketersediaan kredit saja tidak cukup, jika tidak diimbangi dengan kepastian dan potensi pengembalian investasi yang menarik.
Faktor eksternal seperti kondisi pasar global, tren ekonomi, dan stabilitas politik juga turut memengaruhi minat dan kemampuan pelaku usaha untuk meminjam. Oleh karena itu, penting untuk memonitor kondisi ini secara berkelanjutan.
