Pemerintah Amerika Serikat (AS) kini tengah mengalami perubahan besar dalam struktur dan jumlah pegawai di berbagai lembaga federal. Sejak awal masa kepresidenan Donald Trump, sekitar 50.000 pegawai baru telah direkrut untuk memenuhi kebutuhan di sektor imigrasi dan bea cukai.
Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Federal, Scott Kupor, menjelaskan bahwa penambahan pegawai ini merupakan langkah strategis dalam upaya merombak pemerintahan. Dengan beberapa lembaga mengalami pengurangan jumlah pegawai, langkah ini adalah bagian dari reformasi yang lebih besar.
Kebijakan ini juga menciptakan ketidakpastian di kalangan pegawai yang bekerja di instansi lain, seperti Dinas Pendapatan Internal dan Departemen Kesehatan. Banyak dari mereka yang kini menghadapi potensi pemecatan di tengah upaya pemotongan anggaran pemerintah yang signifikan.
Transformasi dalam Rekrutmen Pegawai Pemerintah
Pemerintah AS membekukan rekrutmen di beberapa lembaga sambil tetap mencari pegawai baru di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan prioritas yang jelas pada kebijakan imigrasi dan kendali perbatasan yang lebih ketat.
Dengan fokus pada sektor tertentu, pemerintah berencana memangkas jumlah pegawai hingga 300.000 dalam tahun ini. Dengan demikian, transformasi dalam struktur pegawai pemerintah terlihat sebagai salah satu inti strategi pemerintahan saat ini.
Miliarder Elon Musk juga dilibatkan dalam merampingkan organisasi dengan rencana ambisius untuk mengubah cara kerja pegawai federal. Melalui program ini, diharapkan efisiensi dapat tercapai dan pengeluaran pemerintah dapat ditekan.
Dampak Pemutusan Hubungan Kerja yang Mendisrupsi
Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mulai diterapkan pada bulan Februari 2025, yang membawa dampak besar bagi ribuan pegawai. Tindakan ini diambil setelah surat penawaran pengunduran diri kepada sekitar dua juta pegawai pemerintah ditutup.
Skema PHK awalnya difokuskan pada pegawai masa percobaan dan mereka yang baru bergabung dalam dua tahun terakhir. Ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai baru yang mungkin tidak memiliki proposisi perlindungan yang memadai.
Dampak psikologis dari PHK ini diperkirakan cukup besar, memicu rasa tidak aman di kalangan pegawai yang tersisa. Dengan tekanan untuk menghasilkan kinerja optimal, situasi ini dapat memicu stres lebih bagi mereka yang terjebak dalam ketidakpastian ini.
Strategi Ekonomi dan Keberlanjutan dalam Pemerintahan
Kebijakan pemerintahan saat ini tidak hanya fokus pada pemangkasan pegawai, tetapi juga pada bagaimana memimpin dengan pendekatan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ini termasuk pemotongan di sektor-sektor tertentu yang dianggap tidak perlu.
Dengan menargetkan pengurangan angkatan kerja di lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum hak-hak sipil, pemerintah ingin menciptakan lingkungan yang lebih efisien. Meski demikian, banyak yang berargumen bahwa langkah ini justru mengancam pelaksanaan hak-hak dasar dalam masyarakat.
Dalam Proyek Energi Bersih, pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan baru yang mungkin mempengaruhi kestabilan pekerjaan di sektor ini. Penegakan regulasi yang lebih ketat dapat berakibat pada pengurangan rekrutmen di masa mendatang.
